Pembahasan Sidang tanggal 16 Juli 1945

Pembahasan Sidang tanggal 16 Juli 1945

Singkatan BPUPKI - Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

SEJARAH BPUPKI

Cita-cita Jepang untuk membangun kawasan Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya di bawah naungannya, dicoba direalisasikan dengan mencetuskan Perang Asia Timur Raya yang dipicunya dengan penyerangan mendadak atas pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour pada tanggal 7 Desember 1941.

Sejak itu, gerakan invasi militer Jepang dengan cepat merambah kawasan Asia Tenggara. Filipina (Januari 1942) dan Singapura (Februari 1942) dikuasai, dan selanjutnya giliran Indonesia pada bulan Maret 1942.

Mula-mula kedatangan tentara Jepang disambut dengan kelegaan, tetapi harapan tersebut musnah sama sekali dengan segala tindakan militer Jepang yang bertangan besi dan sewenang-wenang. Kebebasan rakyat berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan suara terutama untuk membicarakan kemerdekaan dilarang sama sekali. Selama penjajahan Jepang yang relatif pendek ini, yaitu tahun 1942-1945, penderitaan rakyat lahir dan batin terasa sekali.

Namun hal ini tidak mengurangi semangat kemerdekaan bangsa Indonesia, bahkan dapat dijadikan modal dasar yang sangat besar untuk mengusir penjajahan di bumi pertiwi tercinta.

Pada waktu Jepang menyusun rencana penyerbuannya, ia tidak mengira bahwa Amerika setelah dipukul di Pearl Harbour bisa bangkit kembali dalam waktu begitu cepat.

Dalam usahanya menguasai Australia, Jepang terpukul dalam pertempuran laut Karang pada tanggal 7 Mei 1942. Pertempuran ini ternyata merupakan titik balik bagi panah penyerbuan Jepang yang semula dengan cepat meluncur dari busurnya. Sejak saat itu panah tersebut berbalik arah ke utara.

Kekuatan Angkatan Laut Jepang dipusatkan di Pulau Truk, di Kepulauan Carolina. Meskipun Angkatan Laut Amerika berhasil merebut pangkalan-pangkalan lain di sekitar Pulau Truk, Seperti di Tarawa pada tanggal 1 November 1943, kemudian Kwajelin di kepulauan Marshall pada tangal 31 Januari 1944, pulau truk tetap dibiarkan saja karena pertahanan Jepang di sana sangat kuat.

Bulan Februari 1944 pasukan Amerika berhasil mengusir pihak Jepang dari Kwayalein di kepulauan Marshall, dan serangan-serangan pengebom B-29 terhadap Jepang dimulai pada bulan Juni. Pada bulan Juli, pihak Jepang kehilangan pangkalan angkatan laut mereka di Saipan (kepulauan Mariana), yang mengakibatkan terjadinya krisis kabinet di Jepang.

Bulan September 1944, angkatan laut Amerika berhasil merebut pulau-pulau yang letaknya diantara Filipina dan Truk, sehingga pangkalan laut Jepang di Truk terputus hubungannya dengan pangkalan laut Jepang di Pulau Leyte, Filipina.

Dari pulau-pulau dan kepulauan Mariana, pangkalan laut Jepang di Pulau Truk diserang dengan kapal terbang hingga menyerah dengan jatuhnya pangkalan laut Truk, kekuatan Jepang di Pasifik patah. Kekalahan demi kekalahan dalam perang di Pasifik membuat kedudukan Jepang di Indonesia terancam, Jepang mulai mengambil kebijakan memasukan kekuatan pribumi.

Untuk keperluan tersebut, maka mereka harus bisa lebih memikat rakyat Indonesia, Agar supaya rakyat Indonesia makin bersedia membantu Jepang dengan segala pengorbanannya. Maka perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 mengucapkan pidato di muka parlemen Jepang yang antara lain menjanjikan pemberian kemerdekaan kepada Hindia Timur (Indonesia) "dikemudian hari". Inilah yang dikenal sebagai "koiso Declaration".

Tanggal 9 September 1944 lagu kebangsaan Indonesia boleh dinyanyikan kembali dan bendera Sang Merah putih dapat dikibarkan bersama bendera Jepang yang sejak tanggal 20 Maret 1942 dengan Undang-Undang nomor 4 telah dilarang. Penegasan janji itu oleh pimpinan pergerakan dinilai sebagai kesungguhan Jepang untuk merealisasi janjinya tentang kemerdekaan Indonesia.

Siapa yang membentuk BPUPKI

Pada tanggal 1 Mei 1945 Saiko Syikikan Kumakici Harada, pemimpin pemerintahan Jepang di Jawa mengumumkan akan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha persiapan kemerdekaan (BPUPKI) yang dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Junbi Cosakai.

Kepanjangan BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha persiapan kemerdekaan

Jatuhnya kepulauan Okinawa, sebuah pulau Jepang asli yang paling selatan, membuat kabiner koiso jatuh dan pada tanggal 5 April 1945 digantikan oleh kabinet Suzuki. Kabinet Suzuki yang menggantikannya tentulah tidak bisa segera mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan pernyataan koiso, namun pada akhirnya datang juga saatnya BPUPKI diumumkan susunannya.

BERAPA JUMLAH ANGGOTA BPUPKI

BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dan Pengangkatan pengurus dan anggota diumumkan tanggal 29 April 1945 , bertepatan dengan HUT kaisar Jepang, Tenno Haika.

Bagaimana susunan organisasi BPUPKI

BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan tujuh orang Jepang yang bertugas mengawasi. Ketuanya Radjiman Wedyodiningrat dan wakil ketua BPUPKI Hibangase Yosio (Jepang) serta Soeroso

Siapa ketua BPUPKI - Radjiman Wedyodiningrat

Wakil ketua BPUPKI yang berasal dari jepang adalah Hibangase Yosio

APA TUJUAN DIBENTUKNYA BPUPKI

Apakah tujuan dibentuknya BPUPKI - Tujuan pembentukan BPUPKI adalah BPUPKI dibentuk untuk menyelidiki dan menyusun segala sesuatu rencana mengenai persiapan-persiapan kemerdekaan Indonesia menyangkut segi politik, ekonomi, tata pemerintahan dan lain-lain, yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.

SEBUTKAN TUGAS BPUPKI

Secara rinci tugas BPUPKI adalah

1. Menetapkan dasar-dasar Indonesia Merdeka
2. Menetapkan Undang-undang Dasar

BPUPKI mengadakan dua kali masa sidang yaitu

1.      Masa sidang pertama tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945

Apa yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI ? - Sidang pertama BPUPKI membahas tentang membicarakan rancangan dasar negara Indonesia Merdeka,

Siapa saja anggota BPUPKI yang mengusulkan rumusan dasar negara - pada sidang ini berpidato dan menyampaikan usulan rancangan azas atau dasar negara Indonesia diantaranya adalah

• Prof.Mr.Moh.Yamin ( 29 Mei 1945)
• Prof. Dr. Mr. Soepomo
• PF.Dahlan
• Moh.Hatta (31 Mei 1945)
• Ir.Soekarno
• Abikoesno Tjokrosoejoso
• M.Soetarjo K
• Ki Bagus Hadikusumo
• Liem Koen Hian (1Juni 1945)

Usulan-usulan dasar negara tersebut adalah

a. Mr.Mohammad Yamin berpidato dengan judul azas dan dasar negara Republik Indonesia, dalam pidatonya, beliau mengemukakan 5 dasar sebagai berikut yaitu peri kebangsaan, Peri kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Peri Kesejahteraan Rakyat.

b. Prof.Dr.Mr.Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 berpidato yang isinya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara yaitu Paham Negara Persatuan, Perhubungan negara dan agama, Sistem badan permusyawaratan, Sosialisme negara, Hubungan antar bangsa.

Apakah isi pidato ir.Soekarno pada sidang pertama BPUPKI

c. Ir.Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 berbicara tentang dasar falsafah negara Indonesia merdeka yang terdiri atas lima dasar sebagai berikut yaitu Kebangsaan Indonesia, Internasional atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima asas yang disampaikan oleh Ir.Soekarno tersebut atas petunjuk seorang ahli bahasa diberi nama Pancasila yang kemudian diusulkan menjadi dasar negara Indonesia

Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945

2. Masa sidang kedua tanggal 10 - 16 Juli 1945

Hari pertama sebelum sidang BPUPKI kedua dimulai, diumumkan oleh ketua penambahan 6 anggota baru Badan Penyelidik. 

Ir.Soekarno juga memberi laporan tentang hasil pertemuannya yang dilakukan sejak tanggal 1 Juni 1945. Menurut laporan itu pada tanggal 22 Juni 1945 Ir.Soekarno mengadakan pertemuan antara panita kecil dengan anggota-anggota Badan Penyelidik bertempat di gedung kantor besar Jawa Hooko Kai.

Mereka membentuk panitia kecil yang terdiri atas 9 orang, yang populer disebut panita sembilan, yang anggotanya adalah sebagai berikut :

1. Ir. Soekarno
2. Wachid Hasyim
3. Mr.Moh.Yamin
4. Mr.Maramis
5. Drs.Moh,Hatta
6. Mr.Soebardjo
7. Kyai Abdul Kahar Moezakir
8. Abikoesno Tjokrosoejoso
9. Haji Agus Salim

Panitia kecil ini bertugas mencari dan merumuskan formula yang disepakati oleh dua golongan yang ada didalam BPUPKI, yaitu golongan Nasional dan golongan islam. Mereka merumuskan dan menyepakati bersama yang dikenal dengan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945

Beberapa keputusan penting yang patut diketahui dalam rapat BPUPKI kedua adalah pada tanggal 10 Juli mengambil keputusan tentang bentuk negara, tanggal 11 Juli 1945 tentang wilayah negara RI.

Tanggal 11 Juli dibentuk juga panitia perancang hukum dasar yang meliputi Panitia perancang hukum dasar dengan ketua Ir.Soekarno, panitia perancang ekonomi dan keuangan dengan ketua Moh.Hatta, dan panitia perancang pembelaan tanah air dengan ketua Abikoesno Tjokrosoejoso.

Rapat juga memutuskan tentang wilayah Indonesia, Panitia perancang HAM, bentuk negara, pimpinan negara dan isi preambul. Pada tanggal 13 Juli, panitia kecil menghimpun usulan mengenai pemegang kedaulatan rakyat, lembaga yang berwenang membentuk UU, tugas pemerintahan, rancangan hukum dasar, dan pembentukan panitia penghalus bahasa.

Apa saja tiga panitia kecil yang dibentuk dalam sidang kedua BPUPKI - Ir. Soekarno, Wachid Hasyim, Mr.Moh.Yamin

 

Pada tanggal 14 Juli, sidang mendengarkan laporan hasil kerja panitia perancang hukum dasar berupa rancangan Indonesia merdeka dan pembukaan hukum dasar.

Pada tanggal 15-16 Juli, sidang diawali dengan membicarakan hukum dasar dan penyampaian usul HAM dari Moh.Hatta.  dan pada tanggal 16 Juli sidang menyetujui dan menerima rancangan hukum dasar yang diajukan oleh panitia perancang hukum dasar.

Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10-16 Juli 1945

Bagaimana proses sidang tidak resmi yang dilaksanakan BPUPKI

Antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua ada masa reses. Masa reses itu digunakan oleh para anggota untuk membahas rancangan pembukaan UUD 1945 yang dipimpin oleh Soekarno. Persidangan ini disebut sebagai sidang tidak resmi dan hanya dihadiri 38 anggota. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mencari suatu prosedur agar Indonesia dapat secepatnya merdeka.

Keinginan untuk secepatnya merdeka itu salah satunya dilandasi alasan bahwa pemerintah bala tentara Dai Nippon dalam waktu yang singkat telah memerdekakan Birma (sekarang bernama Myanmar), Filipina dan Indi Cina. Hanya tinggal Indonesia sendiri yang masih belum merdeka.

BPUPKI secara resmi dibubarkan pada tanggal 6 Agustus 1945.

Demikian pembahasan pada artikel kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua, tetap terus semangat untuk belajar.

Baca artikel menarik lainnya : 

• Ketahui Pembukaan UUD 1945
• Jelaskan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka

Salam

Penulis